nusakini.com-- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan kewenangan penuh kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyusun peraturan KPU (PKPU). Pemerintah tak akan melakukan intervensi, asalkan regulasi tersebut tidak menyimpang dari acuan perundang-undangan. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, peraturan tersebut sepenuhnya menjadi hak preogatif KPU bersama Bawaslu, namun tetap perlu berkonsultasi dengan DPR. Namun Pemerintah bersikap untuk ikut aturan KPU selama tak langgar undang-undang dan putusan MK. 

“Sekarang bola ada di tangan KPU dan Bawaslu,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo usai mengukuhkan Asosiasi DPRD seluruh Indonesia (ADKASI) di JI EXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/8). 

• Ditetapkan Sebagai Hari Libur, Gubernur Banten Andra Soni Imbau Warga Kabupaten Serang Gunakan Hak Pilih Pada PSU Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024
• Dana Pilkada 2024 Bersisa Rp53,7 Miliar, KPU Riau Kembalikan ke Kas Daerah
• KPU Jabar Apresiasi Debat Pertama Pilgub Jabar 2024 Berjalan Sukses
• Pengamat: Tidak Netral, KPU Didesak Coret Nama Hasrullah sebagai Panelis Debat
• Gugatan Ganjar-Mahfud di MK yang Sasar Jokowi Dijawab KPU Salah Sasaran

Terkait perselisihan paham saat antara KPU dan Komisi II DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Jumat (26/8) lalu terkait keputusan untuk memberi kesempatan terpidana hukuman percobaan mencalonkan diri, Mendagri percaya akan ada titik temu atas persoalan tersebut nantinya. 

“Pasti ada titik temu. Hak preogatif ada pada KPU. Kalau ada sengketa, ada MK. Kayak kemarin, kan cepat putuskan calon tunggal,” ujar Tjahjo memberikan tanggapan. 

Sebelumnya, Komisi II DPR berpandangan, putusan hukuman percobaan belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Putusan itu baru berkekuatan hukum tetap setelah masa percobaan dilalui. KPU pun diminta merevisi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan. 

“Harapan kami, semoga KPU dan Bawaslu dalam menyusun peraturan ini tidak menyimpang dari Undang-undang dan putusan MK,” tutup Mendagri Tjahjo.(p/ab)